CSR (Etika Bisnis Tugas 4)

Corporate Sosial Responsibility atau disebut CSR adalah sebuah pendekatan dimana pendekatan suatu perusahaan menginteraksikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesuksesan.
"Rapi Taylor" adalah salah satu usaha dalam bidang jahit. Nama pemilik usaha ini yaitu Bpk. Selamet Wijaya. Beliau sudah mendirikan usaha ini kurang lebih 5 tahun, dengan dibantu oleh dua karyawannya. Toko ini biasanya melakukan CSR pada hari-hari besar, seperti memberikan diskon 50%, apalagi tiap hari besar seperti ini dimana barang-barang kebutuhan dan lainnya meningkat pesat tetapi berbeda dengan usaha beliau, saat hari besar beliau memberikan diskon besar karena rasa terimakasihnya terhadap pelanggan-pelanggan setianya.

Etika Bisnis (Tugas 3)

Toko senbako yang ada di sekitar masyarakat adalah salah satu usaha yang sangat mudah dijangkau, karena kita tak perlu jauh-jauh pergi ke pasar tradisional ataupun modern untuk mendapatkan keperluan rumah tangga yang kita inginkan.

Di sini saya akan memberikan salah satu contoh toko sembako di daerah dekat tempat tinggal saya, bernama TOKO MAKMUR JAYA. Toko ini menyediakan kebutuhan sehari-hari misalnya seperti peralatan mandi, beras, dan makanan-makanan instan lainnya seperti toko sembako lain kebanyakan. Warung sembako yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini selalu ramai pengunjung karena selain letaknya yang strategis, pelayanan toko ini juga sangat ramah terhadap pelanggannya dan terkadang memberikan diskon jika membeli dalam jumlah banyak. Pernah suatu kali toko ini karena hari raya besar, dampaknya karena merasa nyaman dengan toko sembako yang satu ini, banyak pelanggan yang kecewa juga sedih karena toko langganan mereka tutup.

Etika Dalam Berwirausaha (Etika Bisnis Tugas 2)

Salah satu tempat usaha yang saya survey adalah tempat makan kecil di suatu daerah sekitar Cibubur. Tempat makan ini hanya menyediakan makanan seperti bakso, mie ayam. Usaha makanan seperti ini memang banyak dikunjungi orang, selain mudah dicari karena dimana saja pasti ada juga biayanya juga murah. Tempat ini selalu ramai dikunjungi, mungkin karena tempatnya yang strategis dan harganya yang terjangkau, juga karena pelayanannya yang ramah mungkin membuat tempat ini ramai dikunjungi. Tetapi dibalik itu semua ada beberapa kekurangan di tempat makan yang saya survey ini, salah satunya masalah kebersihan. Entah itu kebersihan tempat ataupun peralatan makan haruslah di jaga tapi yang saya perhatikan malah sebaliknya. Peralatan makannya hanya dicuci sembarangan dengan air lalu dipakai kembali. Etika buruk seperti inilah harusnya yang di hindari oleh para usahawan tempat makan, agar para konsumen juga nyaman akan kondisi dan sekitar tempat usaha tersebut.

Contoh Etika Baik dan Buruk dalam Masyarakat (Etika Bisnis Tugas 1)

Contoh Etika Baik dalam Masyarakat..

1.    Membuang Sampah Pada Tempatnya

Daerah Margonda Raya, pukul 15.00

2.    Menyebrang di Zebra Cross

Daerah Margonda Raya, pukul 15.10

3.   Memakai helm saat berkendara

Daerah Lenteng Agung, pukul 15.30

Contoh Etika Buruk dalam Masyarakat..

1.    Angkutan Umum yang mengetem di pinggiran jalan

Depan Depok Town Square, pukul 15.30

2.    Parkir Sembarangan

Daerah Margonda Raya, pukul 14.00

3.    Melawan Arus

Daerah Lenteng Agung, pukul 16.00

Eva Shinta Puspita

52211523

2DF01

Kasus Korupsi Angelina Sondakh

Sejak Angie ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012, hingga sekarang tidak ada perkembangan.

            “Hal ini memang sangat mengherankan. Sudah hampir 3 bulan sejak Angelina Sondakh ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai saat ini nampak jalan ditempat dan terkesan tidak ada proses sama sekali.” Kata anggota Komisi III DPR, Indra.

            Sebelumnya, Indra mengaku bahwa Ketua KPK Abraham Samad sempat menyampaikan bahwa belum ditahannya Angie hanya masalah strategi dan pemberkasan. “Namun kalau sampai hampir 3 bulan seperti ini jadi sangat janggal. KPK harus segera memproses dan membuat progress yang jelas dalam menangani kasus ini.” Desak anggota Fraksi PKS ini.

            Harusnya penegak hukum segera melakukan langkah-langkah konkret dalam menangani kasus ini. Persoalan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita, Angelina Sondakh saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, berarti logikanya penyidik KPK telah mengantongi bukti yang cukup untuk memproses perkara ini.

            Tenggelamnya kasus ini diduga karna situasi politik saat ini yang tidak kondusif. Karena beberapa isu yang seharusnya tidak diperdebatkan menjadi isu yang hangat, sehingga pokok penyelidikan kasus itu seakan tak terpantau.

Sumber :

www.infokorupsi.com

www.google.com

www.wikipedia.com  

Motif Politik Kasus Siti Fadilah

Kepolisian Negara RI membantah pernyataan pengacara Siti Fadilah Supari, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa kasus yang menimpa Siti bermotif politik. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menjamin tak ada intervensi politik dari pihak manapun dalam hal itu.

            Yang pasti kita professional. Silahkan semua berkomentar, kita akan terus bekerja sesuai dengan fakta dan bukti di lapangan,” ujar Saud. Polri terus memantau berbagai keterangan di sidang tindak pidana korupsi yang tengah berlangsung. Ia menegaskan, status Siti sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tak akan menghalangi penegakan hukum jika ia bersalah.

            Dalam kasus ini, Siti dianggap menyalahi prosedur sehingga menimbulkan kerugian Negara. Kebijakannya saat menjabat Menteri Kesehatan pada 2005 membuat orang lain melakukan tindakan korupsi. Akibatnya, Negara dirugikan senilai Rp 6,4 miliyar dalam kasus proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa.

            “Nah, itu kan memang resiko menteri dan pengertian korupsi dalam UU, siapapun yang membuat orang lain untuk merugikan Negara, maka dia juga korupsi. Kesalahan tersangka ada di kebijakan. Ada kesalahan prosedur.” Kata Saud.

            Hingga kini Polri masih belum berencana memanggil Siti untuk pemeriksaan kasus tersebut. Penyidik polri masih mengumpulkan bukti dan data untuk mengembangkan kasus tersebut.

Sumber:

www.indonesiamedia.com

BOLA LIAR KASUS CENTURY

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai menunjukan diri sebagai oposisi. Bersama-sama dengan Hanura dan Gerindra mereka telah menggagas hak angket untuk kasus Bank Century. Rencana penggunaan hak angket Bank Century ini tentu mendapat tantangan dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah, terutama Demokrat. Sementara itu, Fraksi Golkar masih menunggu hasil audit dari BPK.

            Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), Hak Angket sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

            Sebagaimana dilansir dalam beberapa media massa, kasus Bank Century muncul akibat dikeluarkan kebijakan tentang pengecuran dana bail out sebesar 6,7 triliun oleh Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI. Dan bertanggung jawab terhadap turunnya dana itu adalah Menteri KeuanganSri Mulyani. Karena itu dapat kita lihat memang kemunculan kasus Bank Century berawal dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat. Dengan demikian, rencana penggunaan hak angket untuk mengusut kasus Bank Century sangat tepat. Namun, kita harus ingat kasus Bank Century bukan persoalan sederhana. Kasus Bank Century sekarang sudah menjadi bola liar. Banyak pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

            Kita memang harus mengingatkan masalah ini, karena penggunaan hak angket DPR biasanya hanya sekedar hanya sekedar alat bagi lawan-lawan politik pemerintah untuk menghancurkan pemerintah. Secara implikasi politik penggunaan hak angket DPR bisa bermuara pada pemberhentian wapres jika dalam penyelidikan DPR, wapres terbukti melakukan tindak pidana korupsi akibat dikeluarkannya kebijakan Bank Century yang ternyata membawa masalah (vide Pasal 7A UUD 1945). Di samping itu ada kemungkinan fraksi-fraksi oposisi mengusung rencana penggunaan hak angket hanya untuk mencari popularitas. Langkah Politik jika suatu kasus itu merupakan kasus besar, seperti masalah Bank Century, maka tidak cukup hanya melakukan pengusutan secara hukum, tetapi langkah politik seperti penggunaan hak angket DPR juga sangat diperlukan. Namun, karna kasus Bank Century sudah kemana-mana, maka tidak cukup jika penggunaan hak angket DPR hanya untuk “menembak” Boediono. Hak angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Kita tidak bisa mereduksi arti pemerintah hanya presiden/wapres bersama mentri-mentrinya. Pemerintah adalah kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan di luar DPR dan kekuasaan kehakiman. Hal ini diperkuat dalam Penjelasan UU MD3 Pasal 77 ayat (3) yang menyatakan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemrintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wapres, mentri Negara, panglima TNI, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian.

            Pesoalan besar yang sedang dibicarakan saat ini yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang dituduh menerima suap. Lalu apakah pengusutan terhadap pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Bank Century akan menguap begitu saja? Di sinilah perlunya langkah politik. Penggunaan hak angket terhadap kasus Bank Century ini juga dapat diarahkan pada penyelidikan terhadap aparat penegak hukum yang diduga terlibat kasus ini. Memang berbeda dari pengusutan secara hukum, pengusutan secara politik tidak akan membawa dampak berupa sanksi terhadap para pejabat yang dianggap terlibat dalam kasus Bank Century, tetapi yang jelas masyarakat akan lebih tahu apakah pejabat itu benar-benar terlibat atau tidak. Pengusutan secara politik adalah untuk menegakkan asas keterbukaan dan asas keadilan.

Sumber :

·        Hananto Widodo, dosen Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa), peneliti Centre for Legislative Strengthening (CLS)

Ket: Suara Merdeka, 3 Nopember 2009